PANDANGAN TENTANG TARIK-ULUR PILKADA LANGSUNG (JAWABAN ATAS SEBUAH PERTANYAAN)

Lebih dari dua minggu yang lalu, salah seorang sahabat diskusi saya, Ismail Faruqi menanyakan kepada saya sebuah pertanyaan yang sudah menjadi bahan obrolan di grup angkatan kami. Sesungguhnya saya sangat ingin turut aktif bergabung dalam diskusi tersebut, namun sayangnya fasilitas line saya sedang tidak memungkinkan. Saya cukup tidak enak dengannya karena saya menjawab pertanyaan ini cukup lama. Namun apa boleh buat, meskipun baru di semester pertama dan justru memang karena baru di semester pertama kesibukan saya sudah cukup terasa padat. Kejar deadline tugas sana-sini sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena sudah kepalang tidak enak jika hanya memberikan jawaban melalui media sesama yang cukup terbatas, maka saya memutuskan untuk memberikan jawaban saya melalui blog ini.

Masuk pada pertanyaan yang diajukan oleh Ismail Faruqi(Uqi) mengenai pandangan saya tentang Pilkada. Apakah langsung, ataukah tidak langsung yang lebih saya setujui?

 Dalam sejarah demokrasi, bisa dikatakan negara kita sudah melalui jalan yang berliku-liku. Bahkan secara hiperbolis saya katakan seperti mendaki gunung dan turuni lembah. Bahkan, demokrasi di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi empat babak, yaitu masa demokrasi konstitusional, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, dan masa reformasi. Jika saya analogikan dengan permainan laying-layang, maka Undang-undang yang mengatur hukum di negeri ini ibarat layang-layang yang dapat ditarik-ulur untuk agar terbang semakin tinggi setinggi kepentingan para pembuatnya. Pada masa awal berdirinya Republik ini, sangatlah wajar jika terjadi gejolak-gejolak yang banyak merubah hal-hal fundamental. Mulai dari sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer, jumlah partai peserta pemilu, undang-undang dasar, pemberontakan-pemberontakan, dll. Semua telah dilalui sepanjang kisah 69 tahun kemerdekaan negeri ini. Tarik-ulur kekuasaan berdasarkan kepentingan yang masih abu-abu apakah murni, apakah sarat akan intervensi.

Saya seringkali melihat berita-berita di televisi tentang hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Perdebatan panjang dalam perumusan sebuah undang-undang kontroversial kerapkali menjadi Headline dan terus-menerus dibahas. Saya mungkin mencoba merubah pandangan saya tentang politik sejak saya membaca pemikiran para pakar politik yang saya kaji dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Betapa indahnya politik dalam teori-teori yang mereka kembangkan. Namun, betapa suramnya kenyataan yang kita jumpai saat ini.

Saya mencoba menganalisis lebih jauh tentang masalah Pemilukada yang dipilih oleh DPRD. Jika ditanya setuju atau tidak, maka saya akan menjawab dengn tegas saya tidak setuju. Dasar pemeikiran saya akan sikap ini tentunya bukan hanya sekedar mengikuti arus isu. Berangkat dari pemikiran-pemikiran saya yang terbentuk semenjak mempelajari ilmu politik saya mencoba memahami fungsi-fungsi lembaga politik lebih jauh. Kemudian saya merasa sikap saya tersebut semakin diperkuat setelah mendengarkan argumentasi yang dipaparkan oleh seorang ahli hukum tata negara, yaitu Refli Harun. Kemudian, saya juga berpikir lebih jauh setelah menyaksikan tayangan-tayangan di televise atau membaca beberapa headline di media. Setelah melakukan kedua hal tersebut saya mencoba mengaitkannya dengan konsepsi-konsepsi yang bergumul di kepala saya.

Saya mencoba memulai analisis dengan hal-hal yang saya pahami dalam ilmu politik. Kita memulai analisis-analisis tersebut dengan konsep trias politika. Jika berbicara mengenai konsep trias politik, rasanya sudah tak asing lagi bagi kita. Konsep trias politika merupakan sebuah doktrin yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke(1632-1704) dan Montesquieu(1689-1755). Pada saat itu trias politika masih diartikan sebagai pemisahan kekuasaan(segregation of power).  Menurut John Locke di dalam bukunya Two Treatis on Civil Government (1690) sebagai kritik atas kekuasaan raja-raja Stuart kekuasaan harus dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Begitu pula dengan seorang filsuf Perancis, yaitu Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748) sebagai kritik atas sikap despotis raja-raja Bourbon kekuasaan harus dibagi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu juga mengngkapkan bahwasanya kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dijalankan oleh satu badan, tetapi ketiganya harus terpisah.

Mencoba menarik konsep ini ke dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia mungkin cukuplah berbelit. Undang-undang Dasar di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan untuk menganut doktrin trias politika. Akan tetapi karena Undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan(Miriam Budiardjo, 1970).

Konsep pembagian kekuasaan ini mungkin dapat digunakan sebagai dalih untuk menyatakan dukungan terhadap menguatnya kekuasaan legislatif sebagai bentuk reaksi penyeimbangan kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwasanya sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita adalah presidensil, bukan parlementer. Artinya, pemilihan kepala pemerintahan tidak harus dilakukan secara perwakilan. Jika ditarik kembali secara historis, Indonesia pernah menggunakan sistem pemilihan umum yang diwakilkan sebelum pemilihan langsung. Pada saat itu presiden dipilih oleh MPR. Jika ditinjau lebih jauh, menurut pemikiran ahli hukum tata negara, Refli Harun, alasan presiden dipilih oleh MPR ialah karena MPR menurut konsep Bung Karno sebagai jelmaan rakyat. Oleh karena itu presiden bisa dikatakan sebagai mandataris MPR. Kemudian, hal yang harus kita ingat adalah pada saat itu kondisi masyarakat belum seperti sekarang yang dianggap sudah mampu untuk menjalankan pemilihan langsung, sehingga sangat tidak memungkinkan jika pemilihan umum dilaksanakan secara langsung.

Pada masa Soeharto, konsep MPR yang konservatif dipertahankan. MPR tetap dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara yang dapat menghentikan dan mengangkat presiden. MPR juga dapat mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang dapat mengatur atau membatasi kekuasaan presiden. Akan tetapi fungsi normatif MPR tersebut malah menyimpang. Penyimpangan fungsi normatif tersebut justru semakin memperkuat fungsi lembaga eksekutif sehingga terbentuklah pemerintahan yang otoriter bahkan bertahan dalam waktu 32 tahun. Dalam jangka waktu 32 tahun tersebut tentunya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara yang pada akhirnya diakhiri dengan reformasi.

Setelah reformasi UUD mengalami amandemen. Salah satu isi amandemen tersebut ialah menata kembali fungsi lembaga-lembaga tinggi negara. Jika sebelumnya MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, namun saat ini posisi MPR sudah sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Saat ini terdapat lima lembaga tinggi negara atau yang kita kenal dengan suprastuktur yang berdiri secara sejajar dan menjalankan fungsi mereka masing-masing. Presiden beserta jajarannya sebagai menjalankan fungsi eksekutif. DPR menjalankan fungsi legislatif. Mahkamah Tinggi negara menjalankan fungsi Yudikatif. BPK menjalankan fungsi eksaminatif. Dan yang terakhir MPR menjalankan fungsinya sebagai lembaga konstitutif. Penjabaran fungsi-fungsi tersebut sudah menjelaskan terjadinya pembagian kekuasaan di negeri ini.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini mengenai Pemilukada tak langsung tentunya patut kita kritisi kembali. Jika dikaitkan dengan argumen berlandaskan historis bahwasanya pada zaman dahulu Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan secara perwakilan, maka akan terjadi kejanggalan dalam fungsi. Jika kita kritisi, Pemilihan Kepala Daerah yang diwakilkan oleh DPRD tidaklah sesuai relevan. Sebab DPRD tidak bisa dianalogikan dengan MPR. Akan tetapi lembaga yang analog dengan DPRD adalah DPR. Fungsi utama DPR adalah menyusun undang-undang, bukan memilih presiden. Jadi, jika dianalogikan antara DPRD dan DPR maka DPRD tidak memiliki hak untuk memilih kepala daerah karena Indonesia juga menganut sistem presidensil yang artinya kekuasaan utama terletak di pihak eksekutif bukan legislatif. Jika kembali dianalogikan antara DPRD dan DPR, maka posisi DPRD(legislatif) dan kepala daerah (eksekutif) adalah sejajar. Sehingga hubungan di antara mereka harusnya bersifat Check and Balances bukan salah satunya dapat mendominasi seperti yang tercermin jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD atau dalam konteks ini sebagai lembaga legislatif.

Mengikuti perkembangan isu-isu yang terjadi selama ini, saya menyangsikan perilaku politik para pejabat yang saat ini sedang berada di pemerintahan maupun parlemen. Adanya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tak langsung ini seakan dijadikan ajang balas dendam kekalahan satu pihak dalam satu fungsi kekuasaan sehingga pihak yang kalah tersebut berusaha mendominasi kekuasaan di dalam fungsi lain.

Selain hal tersebut kita juga perlu mengkritisi pemikiran yang menyatakan bahwasanya pemilukada tak langsung lebih meminimalisir terjadinya konflik atau praktek KKN. Adakah yang bisa menjamin pernyataan tersebut? Saya malah kembali menyangsikannya sebab saya berpikir bahwasanya hal tersebut justru akan semakin membuka peluang meluasnya praktek KKN. Akan sangat mungkin jika lelang jabatan akan meluas. Pemerintahan yang otoriter bisa saja kembali terjadi jika kekuasaan legislatif  terlalu meluas sehingga dapat mengendalikan lembaga eksekutif.

Mari kita membuka mata! Mengkaji setiap kemungkinan, lalu menentukan sikap kita!

-LAKON HIDUP-